JAKARTA - Pemerintah menaruh perhatian besar pada upaya peningkatan lifting minyak nasional pada tahun 2026.
Di tengah tantangan penurunan produksi alamiah, sektor hulu migas justru diposisikan sebagai salah satu penopang penting ketahanan energi sekaligus penerimaan negara di masa mendatang.
Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyiapkan serangkaian strategi yang menyasar aspek fiskal, regulasi, hingga percepatan investasi. Pendekatan ini dirancang agar iklim usaha hulu migas semakin kompetitif dan menarik bagi investor global maupun domestik.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung menegaskan bahwa potensi investasi hulu migas pada tahun depan akan semakin atraktif. Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan berbagai terobosan kebijakan guna mendorong peningkatan aktivitas eksplorasi dan produksi.
Langkah ini dinilai krusial karena target lifting minyak nasional pada 2026 cukup menantang. Namun, pemerintah optimistis target tersebut dapat dicapai dengan dukungan kebijakan yang lebih adaptif dan kolaboratif.
Insentif Fiskal Jadi Daya Tarik Utama
Salah satu strategi utama yang ditawarkan pemerintah adalah penyempurnaan skema fiskal bagi kontraktor kontrak kerja sama. Pemerintah memberikan fiscal terms yang lebih menarik dibandingkan sebelumnya, sehingga diharapkan mampu meningkatkan minat investasi.
Dalam skema terbaru, split kontrak kerja sama dapat mencapai hingga 50 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan porsi sebelumnya yang berada di kisaran 15 hingga 30 persen, sehingga memberikan ruang keuntungan yang lebih besar bagi investor.
Selain itu, kontraktor juga diberikan fleksibilitas untuk memilih skema kontrak migas. Mereka dapat menentukan apakah akan menggunakan mekanisme cost recovery atau gross split sesuai dengan karakteristik proyek yang dijalankan.
Insentif tambahan juga diberikan melalui optimalisasi produksi dan pembebasan pajak tidak langsung selama masa eksplorasi. Pemerintah menilai kebijakan ini penting untuk menekan beban awal investasi yang selama ini menjadi kendala utama.
Tak hanya itu, skema kemitraan melalui regulasi terbaru juga dibuka. Aturan ini memungkinkan kerja sama operasi serta pemanfaatan teknologi produksi yang lebih efisien, khususnya untuk lapangan-lapangan yang membutuhkan inovasi teknis.
Percepatan Perizinan dan Eksplorasi Langsung
Selain aspek fiskal, pemerintah juga menaruh fokus pada penyederhanaan perizinan dan birokrasi lintas instansi. Proses perizinan yang lebih cepat dinilai mampu meningkatkan kepastian usaha dan menekan biaya tidak langsung.
Pemerintah secara aktif memfasilitasi koordinasi antarinstansi agar proyek hulu migas tidak terhambat oleh prosedur administratif. Upaya ini diharapkan mampu mempercepat realisasi investasi di lapangan.
Langkah strategis lainnya adalah eksplorasi langsung yang dilakukan pemerintah dengan pembiayaan APBN. Pendekatan ini mencakup pelaksanaan survei seismik untuk memetakan potensi migas secara lebih akurat.
“Pemerintah juga melakukan eksplorasi langsung dengan pembiayaan APBN (termasuk seismic), untuk mengurangi risiko eksplorasi dan mendorong investasi,” kata Yuliot kepada Kontan, Selasa (30/12).
Dengan menekan risiko eksplorasi, pemerintah berharap investor dapat lebih percaya diri dalam menanamkan modalnya. Data dan informasi yang lebih lengkap akan menjadi dasar kuat bagi pengambilan keputusan investasi.
Pendekatan ini sekaligus menunjukkan peran aktif negara dalam membuka potensi migas baru, bukan semata menunggu inisiatif dari pelaku usaha.
Minat Investor dan Target Produksi Nasional
Upaya pemerintah mulai menunjukkan hasil. Sejak akhir 2024 hingga akhir 2025, sebanyak 75 hingga 89 potensi blok migas baru telah dibuka untuk investor. Dari jumlah tersebut, 19 blok tercatat sudah diminati.
Aktivitas joint study eksplorasi juga mengalami peningkatan signifikan. Saat ini, sekitar 40 joint study tengah berjalan, menandakan meningkatnya ketertarikan investor untuk mengkaji potensi migas Indonesia.
Sejumlah perusahaan migas global juga dilaporkan kembali melirik Indonesia sebagai tujuan investasi. Ketertarikan ini menjadi sinyal positif terhadap perbaikan iklim usaha di sektor hulu migas nasional.
Di sisi produksi, pemerintah menargetkan lifting minyak nasional tahun 2026 sebesar 610 ribu barel per hari. Target ini disusun dengan mempertimbangkan kinerja produksi pada tahun berjalan.
Yuliot menyatakan optimisme bahwa target tersebut dapat tercapai. Pemerintah melihat adanya peluang peningkatan produksi dari lapangan-lapangan eksisting yang dioptimalkan.
Kontribusi terbesar diperkirakan datang dari perusahaan energi nasional yang menyumbang lebih dari 60 persen produksi minyak nasional. Salah satu penopangnya adalah lapangan-lapangan utama yang selama ini menjadi tulang punggung produksi.
Selain itu, lapangan besar lain yang dikelola oleh perusahaan migas internasional bersama mitra nasional juga tetap menjadi kontributor penting. Pemerintah mendorong agar kinerja lapangan-lapangan tersebut terus dijaga.
Eksplorasi Masif dan Tantangan Ke Depan
Pemerintah juga menaruh perhatian pada potensi jangka panjang sektor hulu migas. Dari total 128 cekungan migas di Indonesia, baru sekitar 20 cekungan yang telah berproduksi.
Kondisi ini menunjukkan peluang eksplorasi yang masih sangat besar. Pemerintah mendorong eksplorasi secara masif untuk membuka sumber-sumber produksi baru.
Namun, tantangan yang dihadapi tidak kecil. Tingkat keberhasilan eksplorasi atau success ratio saat ini masih berada di kisaran 14 persen, sehingga perlu ditingkatkan secara signifikan.
Untuk itu, pemerintah menekankan pentingnya penyempurnaan fiscal terms dan regulasi yang lebih adaptif. Kepastian hukum dan kemudahan perizinan dinilai menjadi faktor kunci bagi keberlanjutan investasi.
Selain eksplorasi, pemerintah juga mendorong reaktivasi lapangan dan sumur yang tidak aktif. Optimalisasi sumur idle dinilai dapat memberikan tambahan produksi dalam waktu relatif singkat.
Pemerintah juga membuka ruang bagi pemanfaatan produksi dari sumur masyarakat melalui skema regulasi yang telah disiapkan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produksi sekaligus memberdayakan masyarakat sekitar wilayah migas.
Dengan kombinasi strategi fiskal, regulasi, dan percepatan investasi, pemerintah berharap target lifting minyak 2026 dapat tercapai. Upaya ini sekaligus menjadi fondasi bagi ketahanan energi nasional di masa depan.